Dunia Hukum Panggung Sandiwara

MENJADI pendekar hukum adalah hal yang membanggakan. Apalagi dunia pengacara begitu berwarna, tak hanya hitam dan putih, tetapi berwarna warni bagai pelangi bahkan kadang susah ditebak warnanya.

Sebagai salah satu penegak hukum di bangsa ini, tentu profesi lawyer atau advokat atau pengacara begitu memegang peranan penting untuk hukum menjadi panglima di bangsa ini.

Namun, carut marut politik kita, ekonomi kerakyatan yang dikuasai kaum elite, ikut menggiring para penegak hukum di negeri ini, yakni para hakim, jaksa, polisi dan pengacara harus memilih berada di wilayah abu-abu.

Mengapa demikian ? Percaya atau tidak, negeri ini bukan lagi berdasarkan hukum sebagaimana tercantum dengan tegasnya di UUD 1945. Hukum ibarat satu kata yang pahit rasanya bila dikecap oleh orang kebanyakan di negeri ini. Hukum itu kata teman saya yang sehari-hari menjual jajanan nasi kuning keliling, identik dengan uang pelicin. Dan tak tajam keatas melainkan tajam kebawah. Apa artinya ? Masyarakat kecil sudah apatis dengan para penegak hukum kita.

Teman saya, rupanya sudah pandai memainkan kata-kata dengan menyebut supremasi hukum yang diperlukan bangsa ini. Tapi bagaimana membersihkan sampah-sampah itu dengan sapu yang kotor pula ? Terlihat keningnya mengerut tanda pesimistis.

Ada benarnya juga teman saya yang rakyat kebanyakan kaum kecil dan termarginalisasi oleh sistem elite bangsa ini. Sebab belum lama berprofesi pengacara, saya pribadi sudah diperhadapkan kewilayah abu-abu bahkan  hitam pekat.

Tetapi saya pribadi tidak mau tergerus pula dengan wilayah abu-abu atau hitam itu, melainkan berpikir jernih dan teringat tulisan pakar hukum kita, Almarhum Prof Charles Himawan mengenai hukum sebagai panglima. Menurutnya, ia begitu percaya dengan keampuhan supremasi hukum. Hal ini bisa, jika hukum berjalan di track yang benar. Sehingga dampaknya jelas pada perekonomian dan kehidupan bernegara yang pasti sehat.

Kita kata Himawan harus terus menyuarakan rule of law, meski ibarat berbicara di tengah keriuhan orang banyak. Himawan menyebut, kapan kiranya Indonesia mempunyai badan peradilan yang baik, sehingga apapun keputusannya bisa diterima semua pihak di bangsa ini dengan baik ? Tentu hal itu membutuhkan waktu, tergantung sikap dan mind set bangsa ini.

Kembali lagi kepada teman saya yang penjual nasi kuning keliling, hal mengejutkan diungkapnya bahwa tetanganya lagi ketiban sial, saat anaknya kedapatan membawa narkoba dan sedang diproses hukum harus merogoh uang tabungan selama puluhan tahun untuk membayar oknum polisi, oknum jaksa dan oknum hakim untuk mengatur hukuman yang ringan dengan perantara pengacara.....hemmm hukum oh hukum. (Deandra)